foto1
Selamat Datang...
foto1
Mahkamah Syar'iyah Idi
foto1
Pelaksanaan sidang keliling
foto1
Eksekusi cambuk
foto1
Rapat koordinasi
MOTTO INTERN Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas dan Kerja Tuntas MOTTO EKSTERN Bersih dari KKN, Efesien dalam Bekerja, Ramah dan Santun dalam Pelayanan, Efektif dan Humanis ========( B E R E H )======== Terima kasih atas kunjungannya

Mahkamah Syar'iyah Idi

Jl. Banda Aceh – Medan, KM. 381, Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Propinsi Aceh Telp/Fax : 0646 7025017

Ketua

Drs. Amrullah, M.H.

Motto Kami

Instansi Terkait

Login Form

 

PROSEDUR MEDIASI

DI MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI

 

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 Kewajiban Hakim Pemeriksa dan Kuasa Hukum

1.      Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

2.      Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

3.      Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

4.      Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

5.      Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

6.      Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

 

Hak Para Pihak Memilih Mediator

Para pihak berhak memilih mediator di antara Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau akademisi hukum, Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, Hakim majelis pemeriksa perkara, Gabungan antara mediator.

 

Batas Waktu Pemilihan Mediator

1.      Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim.

2.      Para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua majelis hakim.

3.      Ketua majelis hakim segera memberitahu mediator terpilih untuk melaksanakan tugas.

4.      Jika setelah jangka waktu maksimal sebagaimana dimaksud terpenuhi, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

5.      Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

6.      Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat, maka hakim pemeriksa pokok perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim wajib menjalankan fungsi mediator.

 

Menempuh Mediasi Dengan Iktikad Baik

1.      Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik.

2.      Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.

 

Tahap-tahap Proses Mediasi

1.      Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.

2.      Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

3.      Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim

4.      Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari

5.      Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.

6.      Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

 

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediasi Gagal

1.      Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

2.      Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

 

Tugas-tugas Mediator

1.      Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

2.      Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

3.      Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

4.      Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

 

Keterlibatan Ahli

1.      Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.

2.      Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli

3.      Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

 

Kesepakatan

1.      Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

2.      Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

3.      Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

4.      Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

5.      Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

6.      Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

 

Tidak Ada Kesepakatan

1.      Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

2.      Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

3.      Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

4.      Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

 

 

 

PROSEDUR PENDAFTARAN ONLINE
MAHKAMAH SYAR’IYAH IDI

Mohon dibaca dengan seksama.!

    Pemohon/Penggugat membuat sendiri gugatan/permohonan.
Lihat Contoh Gugatan pada menu samping.

    Pemohon/Penggugat mengirimkan surat permohonan/gugatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon/Penggugat melalui form pendaftaran perkara.

    Jika Pemohon/Penggugat memakai kuasa hukum, harus dilampirkan surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh Pemohon/Penggugat dan kuasa hukum Pemohon/Penggugat serta melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal Advokat (ID Card) yang masih berlaku.

    (Setelah form pendaftaran perkara diisi) pengadilan akan menaksir panjar biaya perkara yang ditentukan dan memberitahukan kepada Pemohon/Penggugat, jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh Pemohon/Penggugat.

    Pemohon/Penggugat membayar panjar biaya perkara melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening : 3944.01007686.53.7 atas nama Bendahara Penerimaan Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Idi dengan mencantumkan nama pemohon/penggugat (pendaftar) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diberitahukan jumlah panjar biaya perkara.

    Setelah membayar panjar biaya perkara, Pemohon/Penggugat mengirim bukti pembayaran panjar biaya perkara melalui pengisian formulir konfirmasi pembayaran panjar biaya perkara.

    Setelah dikonfirmasi oleh petugas pendaftaran Mahkamah Syar’iyah Idi (Petugas Meja 1), bahwa panjar biaya perkara sudah dibayar, maka akan dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang sudah ditandatangani oleh kasir Pengadilan dan diberikan nomor registrasi pendaftaran perkara (perkara Anda sudah terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Idi). Pengadilan akan memberitahukan Nomor Perkara melalui email kepada Pemohon/Penggugat berdasarkan fotokopy SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

    Pendaftaran selesai, Pemohon/Penggugat menunggu surat panggilan sidang yang akan ditujukan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, sesuai dengan alamat yang terlampir dalam surat gugatan/permohonan.

    Pada sidang pertama, Pemohon/Penggugat harus menyerahkan surat gugatan/permohonan asli (sejumlah 7 rangkap), surat kuasa asli (jika memakai kuasa hukum),dan tanda bukti pembayaran asli dari pihak bank diserahkan kepada petugas pendaftaran Mahkamah Syar’iyah Idi (Petugas Meja 1) untuk divalidasi di kasir Mahkamah Syar’iyah Idi dan menerima (SKUM) asli dari kasir.

    Bagi yang menggunakan kuasa, surat kuasa harus didaftarkan kepada petugas pendaftaran Mahkamah Syar’iyah Idi (Petugas Meja 1) pada  sidang pertama.

    Surat gugatan/permohonan yang sudah dikirim lewat email tidak bisa diubah kecuali dalam persidangan.

    Pendaftaran dilakukan pada hari dan jam kerja,pendaftaran diluar jam kerja akan direspon pada hari dan jam kerja berikutnya.

CATATAN :
JAM PELAYANAN ONLINE
HARI    JAM
Senin s/d Jum’at    09.00 s/d 15.00


No
Nama Surat Keputusan
Aksi
1.
SK Senioritas Hakim dan Panitera Pengganti
Klik Disini
2.
SK Penunjukan PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, PPABP
Klik Disini
3
SK Tim Kerja Pengelola DIPA Tahun Anggaran 2018
Klik Disini
4.
SK Penunjukan Operator Aplikasi Keuangan (Saiba dan Simak BMN)
Klik Disini
5.
SK Tim Pengelola Teknologi Informasi
Klik Disini
6.
SK Penetapan Ruangan Kerja
Klik Disini
7.
SK Tim Pengelola Website
Klik Disini
8.
SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu
Klik Disini
9.
SK Tim  Reformasi Birokrasi
Klik Disini
10.
SK Tim Pembangunan Zona Integritas
Klik Disini
11.
SK Penunjukan Hakim / Pegawai Negeri Sipil sebagai Petugas Juru Bicara, Humas dan Dokumenter
Klik Disini
12.
SK Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III
Klik Disini
13.
SK Penunjukan Tim Pengelola Biaya Proses 
Klik Disini
14.
SK Petugas Operator SIMPEG dan Operator SAPK BKN
Klik Disini
15.
SK Penunjukan Petugas Pengelola Meja Pengaduan
Klik Disini
16.
SK Standar Pelayanan Peradilan (SPP)
Klik Disini
17.
SK Pengangkatan Petugas Pengelola Absensi
Klik Disini
18.
SK Penetapan Jam Kerja
Klik Disini
19.
SK Panjar Biaya Perkara
Klik Disini
20.
SK Penunjukan Mediator Bukan Hakim
Klik Disini
21.
SK Penugasan Tim Pengelola Bantuan / Delegasi Masuk dan Keluar
Klik Disini
22. SK Hakim Pengawas Bidang Klik Disini
23. SK Petugas Meja Informasi Klik Disini

 

PENDAHULUAN

Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig).

Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.

DEFINISI

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-­undangan yang berlaku;

Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif);

Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut;

Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan;

Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan;

Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan;

Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;

Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan.

MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN

Maksud Pengawasan

Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.

Menilai kinerja.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Fungsi Pengawasan

Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-­baiknya.

Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

BENTUK DAN METODE PENGAWASAN

Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut :

* Memeriksa program kerja;

* Menilai dan megevaluasi hasil kerja;

* Memberikan saran-saran untuk perbaikan ;

* Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan mela­kukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

a. Manajemen Peradilan:

- Program kerja

- Pelaksanaan/pencapaian target.

- Pengawasan dan pembinaan.

- Kendala dan hambatan.

- Faktor-faktor yang mendukung.

- Evaluasi kegiatan.

b. Administrasi Perkara:

- Prosedur penerimaan perkara.

- Prosedur penerimaan permohonan banding.

- Prosedur penerimaan permohonan kasasi.

- Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali.

- Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana.

- Keuangan perkara.

- Pemberkasan perkara dan kearsipan.

- Pelaporan.

c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan:

- Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim.

- Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

- Minutasi perkara.

- Pelaksanaan putusan (eksekusi).

d. Administrasi Umum:

- Kepegawaian.

- Keuangan.

- Inventaris.

- Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

e. Kinerja pelayanan publik:

- Pengelolaan manajemen.

- Mekanisme pengawasan.

- Kepemimpinan.

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla.

- Pemeliharaan/perawatan inventaris.

- Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan.

- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.

- Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

DASAR HUKUM

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014).

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara.

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

Panitera

Khalidah,S.Ag.

Sekretaris

Nizar, S.Ag.

Link Peradilan

 

Statistik Web

Pengunjung
365
Artikel
264
Jumlah Tampilan Artikel
1865684