img_head
BERITA

Hijrah Ke Syariah, Hasil Perjuangan Pengurus Koperasi MS Idi

Mar17

Konten : berita kegiatan
Telah dibaca : 74 Kali


            Kerja keras para pengurus Koperasi Pengadilan Agama Idi (KOPAIDI) Mahkamah Syar’iyah Idi telah membuahkan hasil. Salah satu hasil terbesar dalam satu tahun kepengurusannya yaitu berhasil mengalihkan sistem koperasi yang konvensional menjadi sistem berbasis syariah. Tentu ini merupakan sebuah capaian kesuksesan yang harus diberikan apresiasi sebesar-besarnya.

            Afwan Zahri, S.H.I., selaku ketua koperasi ketika dijumpai redaksi pada Jum’at (13/03/20) sore mengatakan, sistem syariah yang telah disahkan mulai hari ini merupakan hasil studi kajinya di Pengadilan Negeri Langsa. Selama menjadi pengurus koperasi, dirinya sudah berkomitmen untuk merubah sistem koperasi. Bahkan wacana pengalihan sistem koperasi ini sudah masuk dalam rencana kerja koperasi Mahkamah Syar’iyah Idi beberapa tahun belakangan, namun banyaknya tugas dan kesibukan sehingga belum sempat untuk melakukan studi kaji.

            Dikatakannya juga, saat itu dirinya melakukan studi kaji di PN Langsa. Disana dia menemukan pengelolaan koperasi simpan pinjam berjalan sesuai dengan konsep syariah pada usaha peminjaman. Usaha ini menggunakan aqad qardhul hasan yaitu tidak memakai bunga sama sekali untuk setiap peminjaman bagi anggota koperasi. Maka sangat tepat untuk pinjam meminjam pada koperasi ini yang tidak memakai bunga, berapa yang dipinjam maka besaran itu pula yang harus dikembalikan. Sebagai koperasi yang memiliki azas gotong royong, kekeluargaan dan berkarakter kerakyatan, maka sangat tepat dengan tujuan koperasi ini yaitu tolong menolong dalam basis syariah, pungkasnya.

            Dalam konsep syariah untuk lebih fairnya, setiap anggota yang berkeinginan mengambil pinjaman atau disebut anggota aktif pada koperasi harus bersedia memberikan gaji kepada pengurus, pengawas dan Pembina disetiap tahunnya. Misalkan seorang anggota koperasi bersedia memberikan gaji kepada perangkat koperasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertahun perperangkat, maka anggota bebas meminjam pada koperasi seberapa pun yang dia mau, selama kesediaan dana ada dan tidak dibatasi jumlahnya walaupun anggota yang sama mengambil pinjaman untuk kedua atau ketiga kali (sesuai antrian permohonan).

            Pertanyaan muncul mengapa tidak semua anggota harus memberikan gaji kepada perangkat koperasi ? Karena, ada sebahagian anggota yang hanya bergabung menyimpan simpanan pokok, wajib, sukarela tanpa ada keperluan dan keinginan untuk meminjam pada koperasi. Dan anggota tersebut disebut anggota pasif, ia hanya ingin sisa bagi hasil usaha pada akhir tahun saja.

            Yang harus digaris bawahi adalah konsep syariah ini hanya menyasar dan merubah sistem pada unit usaha pinjam meminjam saja, dan tidak merubah sistem pada usaha lainnya seperti usaha jasa dan penjualan. Pada akhir tahun nanti, perhitungan SHU (sisa hasil usaha) koperasi hanya menyasar pada jasa pembuatan gugatan dan penjualan lainnya. “Jadi bagi anggota koperasi jangan mengharapkan mendapat SHU dari pinjaman, karena memang tidak ada dan akan ditiadakan, selanjutnya SHU nantinya hanya pada usaha-usaha koperasi saja”, pungkasnya.(DCB)