1. Informasi yang hams diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
   1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
   2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
   3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
   4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
   5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
   7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
   8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
   9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
   10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.
2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
   1. korupsi;
   2. terorisme;
   3. narkotikalpsikotropika;
   4. pencucian uang; atau
   5. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
3. Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
   1. Peraturan Mahkamah Agung;
   2. Surat Edaran Mahkamah Agung;
   3. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
   4. laporan tahunan Mahkamah Agung;
   5. rencana strategis Mahkamah Agung;
   6. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.

Sumber : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008