Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi Ibu Wafa’, S.H.I., M.H. mengikuti Seminar Nasional dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh via Zoom Meeting  di ruang Media Center Mahkamah Syar’iyah Idi.

Jum’at, 20 Juni 2025, Wakil Ketua, beserta jajaran Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Idi mengikui acara Zoom Meeting Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025 (Nasional/Terpusat), dengan tema “Etika dan Perilaku Layanan Terhadap Kaum Rentan”, sebagai narasumber, Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak H. Dwiarso Budi Santiarto,S.H., M.Hum.

z

Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Syar`iyah Aceh Nomor 505/KMSP.W1.-A/HM3.1.3/IV/2024, tanggal 17 April 2024, perihal Rapat Koordinasi Mahkamah Syar`iyah Aceh dan Mahkamah Syar`iyah Kabupaten/Kota Se-Aceh. Ketua Mahkamah Syar`iyah Idi yaitu Bapak Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. beserta Panitera Bapak Saifuddin, S.Ag., M.H dan Sekretaris Bapak Ichsan, S.T. hadiri serta mengikuti acara tersebut bertempat di Ruang Ahmad Asballah Gedung Mahkamah Syar`iyah Aceh Lantai 3 (tiga). Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr. H. Rafiuddin, S.H., M.H. membuka secara resmi kegiatan tersebut serta dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Kab/Kota Se-Aceh.

Ada beberapa point yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar`iyah Aceh Bapak Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. yakni terkait pangawasan di satker tentang eviden-eviden penting ZI tidak diarsipkan. Sambungnya pengusulan Zona Integritas (ZI) wilayah Aceh tahun ini sampai dengan tanggal 05 Mei 2024. Kemudian dalam penyempurnaan upload eviden pada link Aplikasi PMPZI MARI, agar selanjutnya pada tanggal 06 s.d 12 Mei 2024 Mahkamah Syar’iyah Aceh sudah melakukan telusur dan penilaian ZI sebelum di ajukan ke Bawas dan Badilag dengan nilai standar yang telah ditentukan.

Hukum Jinayat, atau disebut juga dengan Hukum Pidana Islam, adalah suatu kajian Hukum Islam yang membahas perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal yang mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman berupa nestapa, baik dalam bentuk hukuman badan maupun denda, Qanun Aceh di atas mengatur beberapa perbuatan yang dilarang di antaranya mengenai minuman keras (khamar), judi (maisir), berduaan untuk pasangan yang bukan muhrim (khalwat), bercumbu bagi yang bukan muhrim (ikhtilath), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, fitnah zina tanpa saksi (kadzaf), liwath (gay) dan lesbian (musahaqah). Adapun bentuk hukuman yang dapat dijatuhi terdahap pelanggar peraturan di atas salah satunya ialah uqubat cambuk di hadapan umum. 

Sebanyak 9 orang terpidana menerima hukuman berupa cambuk atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap para terpidana pelanggar Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, turut disaksikan langsung oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Mahkamah Syar’iyah Idi.

Adapun Hakim Pengawas dan Pengamat Mahkamah Syar’iyah Idi yang turut hadir yaitu Bapak Anase Syukriza, S.H.I. Pelaksanaan cambuk ini berlangsung dihalaman Kantor Satpo PP/WH Kabupaten Aceh Timur pada Rabu (21/08/24). Dalam eksekusi ini juga melibatkan berbagai pihak diantaranya yaitu Kejaksaan Negeri Aceh Timur sebagai pelaksana eksekutor, Pj Bupati Aceh Timur, TNI, Polri, Tokoh masyarakat dan tim medis dari rumah sakit setempat.

Dalam ‘Uqubat cambuk di tahun ini, 9 orang terpidana menerima cambukan berbeda-beda sebagaimana kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam pelaksanaan ini, Hakim Pengawas dan Pengamat Mahkamah Syar’iyah Idi Bapak Anase Syukriza, S.H.I. turut beberapa kali memberikan arahan kepada algojo dalam menjalankan tugasnya.

Lanjutnya, dalam proses eksekusi ini para terpidana mampu menjalani sepenuhnya cambukan hingga selesai dilakukan. “Dengan adanya hukuman cambuk ini, dapat memberikan pelajaran dan efek jera bagi para pelanggar Qanun Syari’at Islam, juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak melanggar hukum syariat Islam yang berlaku di provinsi Aceh”, ujarnya selaku Hawasmat Mahkamah Syar’iyah Idi. (Humas-MS Idi)

Mediator Hakim pada MS Idi, Islahul Umam kembali berhasil mengupayakan terpenuhinya hak-hak perempuan & anak pada sengketa perceraian.

Upaya mediasi pada perkara cerai talak Nomor 411/Pdt.G/2024/MS.Idi berhasil mencapai kesepakatan  terkait hak istri yang diceraikan, hak asuh & nagkah anak.

Mediasi yang dilakukan di ruang mediasi MS Idi yang nyaman tersebut hanya berlangsung dua kali setelah Mediator tersebut melakukan berbagai pendekatan handal dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi.

Salah satu pendekatan khusus yang dilakukan oleh pak Islah adalah menyentuh hati masing-masing pihak dengan memberikan pengertian terkait hak & kewajiban masing-masing, termasuk di dalamnya hak anak untuk mendapatkan masa depan terbaiknya meski orang tuanya tidak dapat  bersatu lagi sebagai suami istri.